BOALEMO | Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-50 tahun 2021, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo, Karyawan Eka Putra mengatakan, budaya sogok menyogok dalam kenaikan jabatan di kalangab ASN masih ada.
Namun dia mengingatkan, bahwa ini mental yang tidak baik. Karena, kalau ini dilakukan, ketika seseorang menyogok untuk naik jabatan kemudian dapat, suatu saat, itu juga dilakukan oleh generasi selanjutnya. Karena yang disogok itu dia lahir dari situ. Sehingga budaya itu lagi yang dilakukan.
"Harusnya itu jangan sampai terjadi, maka kita harus jaga bersama. Sehingga kalau saya lihat, kenapa ASN (Aparatur Sipil Negara) terlibat kasus, karena berawal dari prosesnya itu," ujar Karyawan, Selasa (30/11/2021).
Sebaliknya, sambung Karyawan, banyak juga ASN yang tidak punya jabatan tetap bertahan.
"Kita tetap lah semangat, masih banyak orang baik di ASN. Walaupun tidak tertutup kemungkinan masih ada juga permainan seperti itu. Dan terbukti beberapa daerah ada kasus-kasus seperti itu, didapat dari lelang jabatan tapi di dalamnya ada," kata Karyawan.
Dia juga mengingatkan, orang masuk ASN itu pilihan. Mereka harus betul-betul paham tujuan mereka itu apa? "Ketika ada ASN yang berpolitik, itu sudah mulai lari dari tujuan. Harusnya para ASN berpikir wawasannya untuk negara. Ketika ada politik perubahan kepemimpinan, mereka tetap ASN. Ini harus dipertahankan," tuturnya.
Karyawan mengatakan, ketika ASN berkeinginan menjadi pejabat atau kepala daerah, itu juga tidak bisa disalahkan.
"Tetapi yang perlu kita ingatkan, ASN itu tetap berjalan sebagai ASN," tuturnya.
Menurutnya, ASN tetap punya hak politik memilih siapa.
Namun, ketika masuk ke dunia politik, harus mundur dari ASN. Kalau sudah terjun ke politik harus politik murni. "Harus siap babak belur," tegasnya.
Ketika ada turbulensi yang dahsyat di politik, kalau orang tidak mampu menahannya menjadi stres. Apalagi, katanya, sampai kapanpun regulasi yang dikeluarkan pemerintah berubah-ubah. "Mencari format yang baik sampai hari ini belum dapat, berbenah semua. Tapi seharusnya kita kembali ke UUD 45," ucapnya.
Untuk pelayanan yang terbaik, terangnya, para ASN harus menimba ilmu. Apalagi masyarakat sekarang ini sudah hebat-hebat. Dia tidak sekolah formal tapi banyak membaca, banyak nonton televisi segala macam. Lewat otodidak itu masyarakat sudah mulai pintar. "Jangan sampai ASN kalah," tegasnya.
Selanjutnya, Karyawan menjelaskan, perjuangan para ASN jaman dulu lebih berat dibandingkan sekarang. "Mereka masih ada yang bersepeda, jalan kaki, tapi mereka benar-benar semangat dalam menikmati tugas. Ini harus kita teladani, jangan sampai jiwa itu hilang dari para ASN jaman sekarang yang mungkin sudah jaman milenial," ujar Karyawan.
Kemudian, lanjutnya, pada saat itu ada kerukunan yang baik antara para ASN. Untuk itu, sekarang harus ditumbuhkan kembali semangat dan kerja itu untuk menghadapi perkembangan jaman dengan digitalisasi ini. Jangan sampai ASN-ASN terpapar dengan radijalisme. "Terbukti ada ASN-ASN yang mungkin dianggap sudah mulai radikal," sebutnya.
Menurutnya, apa yang dilakukan para pendiri bangsa ini, bahwa mereka dulu sebagai pegawai semangat rasa nasionalismenya tinggi. Artinya rasa kebangsaannya tinggi itu harus dikencangkan jangan sampai kendor atau terkikis rasa itu.
"Saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Boalemo mengucapkan selamat HUT Korpri ke-50. Saya berharap Korpri terus berbenah dan memajukan pegawai Indonesia yang cerdas dan berkualitas," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, pada usia yang menyentuh setengah abad ini, Korpri harus terus menjaga orbitnya agar marwah semua anggota dan pengurusnya tetap terjaga. Sebab, Korpri merupakan satu-satunya organisasi kedinasan bagi para ASN. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
"Saat ini tidak ada pilihan lain bagi ASN dan birokrasi Indonesia untuk secara bertahap bertransformasi menuju digital," kata Zudan dalam keterangan tertulisnya, saat peringatan HUT Korpri ke 50, Senin (29/11/2021).
Oleh karena itu, dia meminta seluruh pengurus Korpri harus menjadi pionir untuk mewujudkan pemerintahan digital, yakni sebuah pemerintahan yang berbasis teknologi dan terhubung atau terintegrasi satu dengan yang lain.
"Saya yakin kita sudah mampu memasuki era pemerintahan digital. Dengan era ini, tata kelola pemerintahan menjadi efisien dan pelayanan publik akan lebih cepat," ucap Prof Zudan. (Red/01)
